Pasuruan – Carut 3 Com.warga dari Dusun Mengeng, Kelurahan Kenduruan Kab.Pasuruan secara massal mendatangi kantor kelurahan sebagai puncak dari kekecewaan mereka terhadap krisis air bersih yang telah berlangsung selama kurang lebih empat hari. Aksi ini dipicu oleh matinya total aliran air dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), yang melumpuhkan aktivitas sehari-hari warga. Kekecewaan warga semakin memuncak ketika sosok yang paling mereka harapkan untuk memberi solusi, yaitu Ibu Lurah Kenduruan, justru tidak berada di tempat dan sulit dihubungi.Jumat (10/10/25)
Kronologi Kekecewaan Warga dan Absennya Pelayanan Publik
Menurut keterangan warga di lokasi, pasokan air PDAM telah terhenti total selama sekitar empat hari, memaksa mereka untuk bersusah payah mencari sumber air alternatif untuk kebutuhan mandi, memasak, dan mencuci. Merasa diabaikan, warga berinisiatif untuk mengadukan masalah ini secara langsung ke Kantor Kelurahan Kenduruan dengan harapan dapat bertemu dan mendapatkan penjelasan dari Ibu Lurah.
Namun, harapan tersebut sirna. Saat warga berbondong-bondong tiba di kantor, sang lurah tidak berada di tempat. Upaya untuk menghubunginya melalui telepon atau mencarinya di kediaman pribadinya juga tidak membuahkan hasil. Warga mendapat informasi bahwa Ibu Lurah sedang “keluar,” sebuah jawaban yang dianggap tidak jelas dan semakin menyulut emosi.
“Kami sangat kecewa dengan kinerja Ibu Lurah. Di saat kami mengalami kesulitan besar seperti ini, beliau seolah tidak peduli dan tidak pernah ada di kantor untuk melayani warganya. Ini bukan kejadian pertama kali,” ujar salah seorang warga yang enggan disebutkan namanya.
Intervensi Camat Sukorejo Menjadi Titik Terang
Di tengah ketidakpastian dan meningkatnya tensi, Camat Sukorejo turun tangan langsung untuk menenangkan dan mengatasi permasalahan warga. Kehadiran Bapak Camat, bersama dengan perwakilan dari Polsek dan Koramil Sukorejo, menjadi penyejuk suasana dan membuka secercah harapan.
Ironisnya, komunikasi yang buntu antara warga dan lurah mereka, justru lancar ketika dilakukan oleh pejabat yang lebih tinggi. Bapak Camat Sukorejo mencoba menghubungi Ibu Lurah melalui telepon, dan panggilan tersebut langsung direspons. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar di benak warga mengenai standar pelayanan dan prioritas Ibu Lurah mereka.
Tidak lama setelah panggilan telepon dari Camat, Ibu Lurah beserta suaminya, yang merupakan mantan lurah, akhirnya datang menemui warga. Namun, penjelasan yang diberikan terkait penyebab matinya aliran air—antara karena kebocoran pipa atau pemadaman yang disengaja—terdengar membingungkan dan tidak memberikan solusi yang konkret, yang justru menambah frustrasi warga.
Tuntutan Transparansi Anggaran Sumur Bor Mengemuka
Masalah ternyata tidak hanya sebatas matinya aliran air. Dalam forum mediasi yang dihadiri oleh Camat, Kapolsek, dan Koramil tersebut, perwakilan Karang Taruna Dusun Mengeng, Mas Yusuf, dengan tegas menyuarakan tuntutan yang lebih dalam: transparansi penuh terkait anggaran proyek sumur bor PDAM di Dusun Mengeng.
Warga menaruh curiga adanya ketidakberesan dalam pengelolaan dana tersebut. Mereka merasa bahwa janji-janji manis yang pernah dilontarkan oleh Ibu Lurah terkait perbaikan fasilitas air bersih tidak pernah terealisasi secara maksimal.
“Kami, warga Dusun Mengeng, menuntut transparansi total atas semua anggaran yang dialokasikan untuk sumur bor dan fasilitas PDAM di dusun kami. Jangan sampai ada praktik ‘kongkalikong’ atau penyelewengan dana. Kami lelah terus-menerus dibohongi. Anggaran yang seharusnya untuk kesejahteraan warga di berbagai dusun di Kenduruan ini seolah tidak pernah sampai sepenuhnya,” tegas Mas Yusuf di hadapan para pejabat.
Warga merasa bahwa Ibu Lurah tidak hanya gagal dalam merespons krisis, tetapi juga gagal dalam memenuhi amanah untuk mengelola anggaran desa secara adil dan transparan. Sikapnya yang dianggap sulit disentuh dan seakan “kebal hukum” telah mengikis kepercayaan publik hingga ke titik terendah.
Kini, warga Dusun Mengeng berharap intervensi dari Camat Sukorejo dapat menjadi pintu masuk untuk audit dan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja serta pengelolaan anggaran di Kelurahan Kenduruan, demi pelayanan publik yang lebih baik dan pemerintahan desa yang bersih dari praktik korupsi.(Red)
