MALANG KOTA, CARUT3.COM – Usai sukses membongkar praktik Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dalam gelaran Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD), jajaran Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polresta Malang Kota kini mengintensifkan langkah preventif. Upaya ini diwujudkan melalui perluasan jangkauan sosialisasi serta penguatan sinergi lintas sektoral di wilayah Kota Malang.
Kepala Satreskrim Polresta Malang Kota, Kompol Septiawan Adi Prihartono, menekankan bahwa komitmen kepolisian dalam memberantas kejahatan perdagangan manusia tidak boleh berhenti pada tahap penindakan hukum semata. Menurutnya, langkah antisipatif jauh lebih krusial untuk memutus mata rantai kejahatan tersebut sebelum memakan korban.
Sebagai ujung tombak di lapangan, Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Malang Kota kini diarahkan untuk lebih masif memberikan pemahaman kepada publik, mempererat jaringan kerja sama antarinstansi, serta memastikan adanya payung perlindungan yang kuat bagi kelompok-kelompok masyarakat yang rentan menjadi sasaran sindikat.
“Keberhasilan pengungkapan kasus TPPO selama operasi KRYD menjadi momentum bagi kami untuk mempertebal benteng pencegahan. Fokus kami tidak melulu soal penegakan hukum di meja hijau, melainkan juga membekali masyarakat dengan edukasi yang memadai,” tutur Kompol Septiawan.
Perkuat Sinergi Lintas Instansi dan Deteksi Dini
Guna memaksimalkan upaya pencegahan di tingkat daerah, Satreskrim Polresta Malang Kota menggandeng sejumlah instansi pemerintah terkait, di antaranya Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) serta Dinas Sosial (Dinsos) Kota Malang. Kolaborasi strategis ini dirancang untuk membangun sistem deteksi dini terhadap potensi tindak perdagangan orang, sekaligus menyatukan langkah dalam hal penanganan dan perlindungan warga.
“Komunikasi dan koordinasi dengan Disnaker maupun Dinsos Kota Malang terus kami perkuat. Kolaborasi lintas sektoral ini menjadi kunci utama untuk meningkatkan kewaspadaan bersama sekaligus memperkokoh perlindungan masyarakat dari bayang-bayang ancaman perdagangan orang,” paparnya.
Tidak hanya bergerak di level birokrasi, Satreskrim juga menyasar langsung berbagai lapisan masyarakat. Program penyuluhan dan sosialisasi kini diperluas hingga ke institusi pendidikan, lembaga-lembaga sosial, perkantoran pemerintah, serta komunitas warga.
Melalui pendekatan langsung ini, pihak kepolisian berupaya membuka wawasan masyarakat mengenai beragam modus operandi yang kerap digunakan para pelaku TPPO. Warga diajak untuk lebih kritis dan waspada terhadap iming-iming lowongan pekerjaan bergaji tinggi namun memiliki prosedur perekrutan yang janggal atau tidak resmi.
“Kami terus mendorong agar warga semakin melek dan mampu mengenali berbagai pola perdagangan orang. Ketika masyarakat sudah paham ciri-ciri perekrutan yang mencurigakan, mereka bisa langsung melakukan langkah antisipasi sejak dini sebelum terjerat,” jelas Kompol Septiawan.

Ajak Seluruh Elemen Masyarakat Berperan Aktif
Lebih lanjut, Kompol Septiawan menggarisbawahi bahwa pemberantasan TPPO merupakan tanggung jawab kolektif yang membutuhkan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat. Kepolisian tidak dapat bekerja sendirian tanpa adanya kepedulian dari lingkungan sekolah, instansi pemerintah, dan warga sekitar dalam menyebarluaskan informasi pencegahan.
“Jangkauan sosialisasi terus kami perluas ke lingkungan pendidikan hingga ke tingkat masyarakat bawah. Upaya memutus rantai TPPO mutlak membutuhkan kepekaan sosial serta keterlibatan nyata dari semua pihak,” tegasnya.
Di samping menggenjot program pencegahan di hulu, Satreskrim juga memastikan bahwa penanganan perkara hukum dan pemulihan serta perlindungan terhadap para korban di hilir tetap berjalan optimal melalui koordinasi terpadu dengan lembaga-lembaga pendamping.
“Kami menempatkan pencegahan di garis depan, sembari tetap memperkuat proses penyidikan dan perlindungan hak-hak korban. Kami ingin memastikan bahwa kerja kepolisian tidak berhenti hanya saat kasus berhasil terungkap,” imbuhnya.
Sebagai bentuk komitmen berkelanjutan dalam menjaga keamanan warga, Polresta Malang Kota membuka akses pelaporan seluas-luasnya bagi publik. Apabila masyarakat menemukan gelagat atau indikasi praktik TPPO di lingkungan sekitarnya, warga diimbau untuk tidak ragu melapor melalui layanan darurat Call Center Polri di nomor 110 atau menghubungi saluran pengaduan Jogo Malang di nomor WhatsApp 0811-1272-000 yang siaga melayani selama 24 jam penuh.
Melalui kolaborasi yang solid antara aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dunia pendidikan, dan partisipasi aktif masyarakat, Kota Malang diharapkan mampu membangun ketahanan sosial yang tangguh dalam menangkal segala bentuk ancaman tindak pidana perdagangan orang. (Isp)